Jakarta - Demokrat mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan kepala daerah untuk menentukan status bencana Corona di daerah masing-masing. Demokrat menilai keputusan Jokowi ini terlambat.
"Untuk memang Pak Jokowi khusus penanganan bencana Corona ini kita harus menyatakan beliau terlalu sedikit melakukan sesuatu, terlambat juga melakukan sesuatu dan memang sepertinya menutupi banyak hal yang tidak seharusnya ditutupi," ujar Kadiv Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean, ketika dikonfirmasi, Minggu (15/3/2020).
Ia menilai Jokowi menimbang dampak Ekonomi terkait kebijakan-kebijakan pencegahan Corona. Menurutnya, Jokowi mesti memprioritaskan persoalan nyawa ketimbang Ekonomi.
"Kita paham bahwa mungkin beliau menjaga dampak ekonominya tapi ini kan dampak ekonomi harus diletakkan skala prioritasnya di manakan ada dua hal dampaknya nyawa manusia dan dampak ekonomi pemerintah harus fokus dan mampu menetapkan skala prioritas," kata Ferdinand.
"Pak Jokowi beliau harus lebih tegas tempatkan skala menyelamatkan nyawa manusia di atas baru menyelamatkan soal ekonomi nya," tutur Ferdinand. news.detik.com
"Untuk memang Pak Jokowi khusus penanganan bencana Corona ini kita harus menyatakan beliau terlalu sedikit melakukan sesuatu, terlambat juga melakukan sesuatu dan memang sepertinya menutupi banyak hal yang tidak seharusnya ditutupi," ujar Kadiv Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean, ketika dikonfirmasi, Minggu (15/3/2020).
Ia menilai Jokowi menimbang dampak Ekonomi terkait kebijakan-kebijakan pencegahan Corona. Menurutnya, Jokowi mesti memprioritaskan persoalan nyawa ketimbang Ekonomi.
"Kita paham bahwa mungkin beliau menjaga dampak ekonominya tapi ini kan dampak ekonomi harus diletakkan skala prioritasnya di manakan ada dua hal dampaknya nyawa manusia dan dampak ekonomi pemerintah harus fokus dan mampu menetapkan skala prioritas," kata Ferdinand.
"Pak Jokowi beliau harus lebih tegas tempatkan skala menyelamatkan nyawa manusia di atas baru menyelamatkan soal ekonomi nya," tutur Ferdinand. news.detik.com