Jakarta - FPI, PA 212, hingga GNPF Ulama akan menggelar demonstrasi di Kedubes India pada 6 Maret mendatang. Mereka mengutuk keras kekerasan terhadap muslim di India.
"Telah beredar luas berbagai berita mengenai berbagai tindakan kekerasan terhadap umat Islam di seluruh India, mulai Jammu Kashmir di utara hingga Tamil Nadu di selatan, Gujarat di barat, hingga Assam di bagian timur India," demikian keterangan tertulis yang disampaikan Sekum FPI Munarman, Sabtu (29/2/2020).
Massa mendesak pemerintah India menghentikan tindakan kekerasan dan persekusi terhadap kaum muslim. Massa menduga ada sebagian masyarakat yang bersikap radikal dan intoleran.
Berikut poin lengkap seruan FPI, PA 212 dan GNPF mengenai peristiwa di India:
1. Mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis dan penguasa India terhadap Umat Islam India.
2. Mendesak Pemerintah India untuk mencabut UU Kewarganegaraan yang telah digunakan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis India sebagai instrumen untuk melakukan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India.
3. Mendesak Pemerintah India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India.
4. Mendesak Pemerintah India untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis ekstremis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan.
5. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis dan intoleran di India.
6. Menyerukan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020.
Kerusuhan tersebut berawal pada Minggu (23/2) dengan aksi-aksi protes terhadap UU kewarganegaraan, yang dijuluki undang-undang 'antimuslim', yang telah memicu protes nasional, khususnya di kalangan muslim.
Namun aksi protes itu kemudian berubah menjadi kerusuhan antara warga muslim dan Hindu pada Senin (24/2) dan Selasa (25/2). Kerusuhan diperparah oleh adanya para perusuh yang bersenjata pedang, batu, bahkan senjata api.
Kerusuhan di ibu kota India berpenduduk sekitar 20 juta jiwa itu meninggalkan jejak kehancuran setelah massa membakar kendaraan-kendaraan dan bangunan-bangunan. Otoritas di New Delhi telah mendatangkan tambahan polisi antihuru-hara dan paramiliter ke ibu kota India itu untuk bersiap jika kembali terjadi kerusuhan.
Aksi-aksi protes telah berlangsung di India sejak UU kewarganegaraan disahkan pada Desember 2019. Setidaknya 30 orang tewas dalam bentrokan antara para polisi dan demonstran, yang sebagian besar terjadi di negara bagian Uttar Pradesh, India utara.
Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat menemui Menko Polhukam Mahfud Md. Dalam kunjungannya tersebut, dia membahas soal situasi keamanan terkini di India.
"Kami berdiskusi soal keamanan Indonesia-India. Kami juga sedang mendiskusikan tentang holding of second round of India-Indonesia dialogue. Karena alasan itu, saya datang ke sini," kata Pradeep di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (28/2).
"Dan kalian tahu hari ini India dan Indonesia memiliki hubungan yang vibrant & diverse dalam hal budaya, pendidikan, politik, dan keamanan. Maka dari itu Menko Polhukam juga membawahi banyak bidang jadi akan ada banyak isu yang dibicarakan," lanjutnya.
Pradeep juga menuturkan kondisi di India saat ini dalam kondisi aman. Sebelumnya, terjadi konflik sektarian di India setelah warga Hindu dan muslim terlibat bentrokan.
"India sangat damai. Dan sampai sekarang situasi di India masih undercontrol (aman)," tuturnya. news.detik.com
"Telah beredar luas berbagai berita mengenai berbagai tindakan kekerasan terhadap umat Islam di seluruh India, mulai Jammu Kashmir di utara hingga Tamil Nadu di selatan, Gujarat di barat, hingga Assam di bagian timur India," demikian keterangan tertulis yang disampaikan Sekum FPI Munarman, Sabtu (29/2/2020).
Massa mendesak pemerintah India menghentikan tindakan kekerasan dan persekusi terhadap kaum muslim. Massa menduga ada sebagian masyarakat yang bersikap radikal dan intoleran.
Berikut poin lengkap seruan FPI, PA 212 dan GNPF mengenai peristiwa di India:
1. Mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis dan penguasa India terhadap Umat Islam India.
2. Mendesak Pemerintah India untuk mencabut UU Kewarganegaraan yang telah digunakan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis India sebagai instrumen untuk melakukan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India.
3. Mendesak Pemerintah India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India.
4. Mendesak Pemerintah India untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis ekstremis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan.
5. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis dan intoleran di India.
6. Menyerukan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020.
Kerusuhan tersebut berawal pada Minggu (23/2) dengan aksi-aksi protes terhadap UU kewarganegaraan, yang dijuluki undang-undang 'antimuslim', yang telah memicu protes nasional, khususnya di kalangan muslim.
Namun aksi protes itu kemudian berubah menjadi kerusuhan antara warga muslim dan Hindu pada Senin (24/2) dan Selasa (25/2). Kerusuhan diperparah oleh adanya para perusuh yang bersenjata pedang, batu, bahkan senjata api.
Kerusuhan di ibu kota India berpenduduk sekitar 20 juta jiwa itu meninggalkan jejak kehancuran setelah massa membakar kendaraan-kendaraan dan bangunan-bangunan. Otoritas di New Delhi telah mendatangkan tambahan polisi antihuru-hara dan paramiliter ke ibu kota India itu untuk bersiap jika kembali terjadi kerusuhan.
Aksi-aksi protes telah berlangsung di India sejak UU kewarganegaraan disahkan pada Desember 2019. Setidaknya 30 orang tewas dalam bentrokan antara para polisi dan demonstran, yang sebagian besar terjadi di negara bagian Uttar Pradesh, India utara.
Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat menemui Menko Polhukam Mahfud Md. Dalam kunjungannya tersebut, dia membahas soal situasi keamanan terkini di India.
"Kami berdiskusi soal keamanan Indonesia-India. Kami juga sedang mendiskusikan tentang holding of second round of India-Indonesia dialogue. Karena alasan itu, saya datang ke sini," kata Pradeep di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (28/2).
"Dan kalian tahu hari ini India dan Indonesia memiliki hubungan yang vibrant & diverse dalam hal budaya, pendidikan, politik, dan keamanan. Maka dari itu Menko Polhukam juga membawahi banyak bidang jadi akan ada banyak isu yang dibicarakan," lanjutnya.
Pradeep juga menuturkan kondisi di India saat ini dalam kondisi aman. Sebelumnya, terjadi konflik sektarian di India setelah warga Hindu dan muslim terlibat bentrokan.
"India sangat damai. Dan sampai sekarang situasi di India masih undercontrol (aman)," tuturnya. news.detik.com
