"Tol laut ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Kalau ada yang bilang program ini bisa menurunkan disparitas harga itu omong kosong. Tol laut ini malah menyedot subsidi dari APBN, jadi lebih baik tol laut ini ditutup saja," kata Bambang dalam keterangannya, Jumat 1 November 2019.
Bambang mengatakan, pada saat dirinya menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019, dia sudah menyatakan program ini tidak layak dijalankan. Sejak awal dia sudah melihat banyak salah kaprah dalam perjalanannya.
Barang-barang yang diangkut oleh tol laut ini tidak pernah dikontrol dan akhirnya dilepas ke mekanisme pasar. Selain itu, barang yang diangkut seharusnya merupakan 11 komoditas pokok, namun pada kenyataannya tol laut ini turut mengangkut komoditas lainnya seperti barang elektronik dan sepeda.
"Ini yang seharusnya Pak Jokowi dan Pak Menko Maritim perlu turun ke bawah untuk mengecek langsung," ujarnya.
Bambang juga turut menanggapi keluhan Jokowi mengenai adanya monopoli perusahaan tertentu terkait dengan tol laut. Menurut Bambang, tudingan Jokowi itu keliru.
"Selama ini justru pihak swasta malah tidak diberikan kesempatan yang besar. Program ini lebih didominasi oleh BUMN seperti misalnya PT Pelni. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi itu enggak benar, jadi tol laut ini memang lebih baik ditutup. Opsi untuk gantinya sudah ada 26 ribu kapal yang dioperasikan oleh kurang lebih 3 ribu perusahaan nasional untuk mengangkut barang lewat angkutan laut," ujarnya.
Bambang juga memaparkan, biaya angkut transportasi laut sebenarnya hanya berpengaruh kecil terhadap harga komoditas yang diangkut. Memang bisa mengakibatkan disparitas, tetapi kecil rata-rata hanya sekitar 3 persen.
"Jadi misal ongkos angkut satu kontainer Surabaya-Makassar hanya sekitar 4 juta rupiah sedangkan bila diisi 20 ton beras @ Rp10 ribu, nilai komoditi 200 juta berarti hanya sekitar 2 persen," ujarnya. [viva news]
