Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku tidak khawatir dengan banyaknya demonstrasi yang terjadi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Ia mengatakan demo bukan hal yang dikhawatirkan karena sudah ada sejak dahulu.
"Ya sejak dulu kan demo banyak," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/10).
Lihat juga: Wiranto: Aparat Tidak Anti-Demo Tapi Anti-Kerusuhan
Wiranto menuturkan pihaknya tidak melarang semua pihak untuk unjuk rasa. Ia mengatakan unjuk rasa diizinkan dengan syarat mengikuti peraturan yang berlaku.
Selain itu, ia juga meminta unjuk rasa dilaksanakan dengan tujuan yang jelas. Namun yang terpenting tidak bertindak anarki.
"Ikut aturan, temanya jelas, yang dituntut jelas, tidak anarkis," ujarnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI.
Menurutnya, peringatan itu juga berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki.
"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9).
Sejauh ini belum ada kepastian mengenai jumlah personel Polri dan TNI yang akan mengamankan jalannya pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.
Jokowi dan Ma'ruf dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Jokowi-Ma'ruf mengantongi 55,50 persen suara mengungguli pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengantongi suara 44,50 persen. cnnindonesia.com
"Ya sejak dulu kan demo banyak," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/10).
Lihat juga: Wiranto: Aparat Tidak Anti-Demo Tapi Anti-Kerusuhan
Wiranto menuturkan pihaknya tidak melarang semua pihak untuk unjuk rasa. Ia mengatakan unjuk rasa diizinkan dengan syarat mengikuti peraturan yang berlaku.
Selain itu, ia juga meminta unjuk rasa dilaksanakan dengan tujuan yang jelas. Namun yang terpenting tidak bertindak anarki.
"Ikut aturan, temanya jelas, yang dituntut jelas, tidak anarkis," ujarnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI.
Menurutnya, peringatan itu juga berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki.
"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9).
Sejauh ini belum ada kepastian mengenai jumlah personel Polri dan TNI yang akan mengamankan jalannya pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.
Jokowi dan Ma'ruf dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Jokowi-Ma'ruf mengantongi 55,50 persen suara mengungguli pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengantongi suara 44,50 persen. cnnindonesia.com
