Data dari sebuah situs analisa media sosial (medsos) mengatakan para buzzer atau influencer pro-Pemerintah Indonesia tak banyak terlibat dalam percakapan medsos tentang pembantaian di Wamena, Papua. Mereka lebih tertarik pada isu khilafah.
Hasil pengamatan Drone Emprit, sistem yang memonitor dan menganalisa media sosial serta platform online berbasis teknologi big data, menyebut percakapan tentang Papua di media sosial Twitter mengarah ke tiga topik, yakni Wamena, IDIBerduka, dan West Papua.
Dari ketiga topik itu, kata Ismail Fahmi -pendiri Drone Emprit, ada tiga cluster atau kelompok besar yang muncul ketika diidentifikasi dalam sebuah peta Analisa Jaringan Sosial (SNA). Mereka adalah cluster publik, oposisi dan pro West Papua (Papua Barat).
Kelompok oposisi adalah mereka yang banyak mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi atau Pemerintah Indonesia dalam setiap postingan Twitter-nya. Kelompok pro West Papua adalah mereka yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan mendukung referendum.
Sementara cluster publik muncul karena mereka tidak tergolong oposisi, dan menurut Ismail, tak tampak akun top buzzer pro Pemerintah Indonesia di kelompok itu.
Peta SNA yang berisi simpul titik dengan berbagai warna tersebut menggambarkan tentang bagaimana sebuah hoaks (kabar bohong) berasal, menyebar, siapa influencer pertamanya, dan asal kelompoknya. viva.co.id
Hasil pengamatan Drone Emprit, sistem yang memonitor dan menganalisa media sosial serta platform online berbasis teknologi big data, menyebut percakapan tentang Papua di media sosial Twitter mengarah ke tiga topik, yakni Wamena, IDIBerduka, dan West Papua.
Dari ketiga topik itu, kata Ismail Fahmi -pendiri Drone Emprit, ada tiga cluster atau kelompok besar yang muncul ketika diidentifikasi dalam sebuah peta Analisa Jaringan Sosial (SNA). Mereka adalah cluster publik, oposisi dan pro West Papua (Papua Barat).
Kelompok oposisi adalah mereka yang banyak mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi atau Pemerintah Indonesia dalam setiap postingan Twitter-nya. Kelompok pro West Papua adalah mereka yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan mendukung referendum.
Sementara cluster publik muncul karena mereka tidak tergolong oposisi, dan menurut Ismail, tak tampak akun top buzzer pro Pemerintah Indonesia di kelompok itu.
Peta SNA yang berisi simpul titik dengan berbagai warna tersebut menggambarkan tentang bagaimana sebuah hoaks (kabar bohong) berasal, menyebar, siapa influencer pertamanya, dan asal kelompoknya. viva.co.id
