JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyebut reaksi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menyikapi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lain sama seperti yang dilakukannya saat menghadapi demonstrasi besar-besaran pada 1998. Choirul menyebut sikap Wiranto yang selalu menyebut unjuk rasa disusupi adalah cara-cara khas Orde Baru (Orba)
"Kalau Pak Wiranto misalnya bolak-balik bicara soal ada orang yang menunggangi aksi mahaiswa dan sebagainya, ini kan narasi yang waktu kami menjadi mahasiswa dulu, yang kami dengar juga seperti itu. Ya kan waktu aksi mahasiswa 97-98 itu (beliau) bilang bahwa ini ditunggangin, ini disusupin itu, itu disusupin ini. Berulang-ulang seperti itu," ujar Choirul di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).
Choirul mengungkapkan, saat 1998 lalu, dirinya ikut berdemonstrasi bersama mahasiswa lainnya. "Kami bertanya-tanya, lho, mana ini yang disusupi? Ini kan teman-teman kami sendiri," kata dia.
Menurut dia, jika pemerintah mencurigai adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba menggiring aksi atau memanfaatkan situasi untuk menggagalkan pelantikan presiden terpilih, dugaan itu harus dibuktikan. Komnas HAM yakin pemerintah memiliki kemampuan mumpuni untuk mengungkap pihak yang sengaja ingin mengacaukan keamanan.
"Kalau ada yang menunggangi dan ancam keamanan, ya, mereka yang harus ditangkap, jangan adik-adik mahasiswanya. Jadi, ekspresi menjaga keamanan ini jangan sampai salah arah," kata dia.
Menurut Choirul, jika pemerintah tidak melakukan evaluasi, tindakan yang cenderung represif bisa mengancam demokrasi. Lebih lanjut, Choirul mengkritisi pernyataan Wiranto yang menyesalkan keikutsertaan elemen masyarakat, seperti pengemudi ojek online, suporter sepak bola, buruh, hingga tukang gigi dalam aksi demonstrasi menolak RKUHP. Choirul mengingatkan, tukang ojek sampai tukang gigi itu adalah elemen masyarakat yang juga terdampak RKUHP jika nantinya disahkan.
"Undang-undang itu mengatur semua orang, tidak hanya mengatur orang-orang yang bersinggungan dengan bidang hukum saja. Kedua, semua orang pun punya kepentingan yang sama. Harusnya negara ini terima kasih banyak orang punya kesadaran untuk menyampaikan aspirasi di muka publik," tambah Choirul.
Pada Senin (30/9), Wiranto menyebut ada pihak yang hendak menggagalkan pelantikan pemenang pemilu. Ia mengajak masyarakat, terutama mahasiswa, pelajar, buruh tani, karyawan, pengemudi ojek, paramedis, dan masyarakat agamais untuk menolak upaya penggagalan itu.
Mereka juga diminta tidak terpengaruh oleh ajakan untuk melawan konstitusi. "Karena ini merupakan kepentingan kita bersama, merupakan kehormatan bangsa, merupakan kebanggaan kita sebagai bangsa yang berdemokrasi," kata dia. n ronggo astungkoro/dian erika nugraheny, ed: ilham tirta nasional.republika.co.id
"Kalau Pak Wiranto misalnya bolak-balik bicara soal ada orang yang menunggangi aksi mahaiswa dan sebagainya, ini kan narasi yang waktu kami menjadi mahasiswa dulu, yang kami dengar juga seperti itu. Ya kan waktu aksi mahasiswa 97-98 itu (beliau) bilang bahwa ini ditunggangin, ini disusupin itu, itu disusupin ini. Berulang-ulang seperti itu," ujar Choirul di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).
Choirul mengungkapkan, saat 1998 lalu, dirinya ikut berdemonstrasi bersama mahasiswa lainnya. "Kami bertanya-tanya, lho, mana ini yang disusupi? Ini kan teman-teman kami sendiri," kata dia.
Menurut dia, jika pemerintah mencurigai adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba menggiring aksi atau memanfaatkan situasi untuk menggagalkan pelantikan presiden terpilih, dugaan itu harus dibuktikan. Komnas HAM yakin pemerintah memiliki kemampuan mumpuni untuk mengungkap pihak yang sengaja ingin mengacaukan keamanan.
"Kalau ada yang menunggangi dan ancam keamanan, ya, mereka yang harus ditangkap, jangan adik-adik mahasiswanya. Jadi, ekspresi menjaga keamanan ini jangan sampai salah arah," kata dia.
Menurut Choirul, jika pemerintah tidak melakukan evaluasi, tindakan yang cenderung represif bisa mengancam demokrasi. Lebih lanjut, Choirul mengkritisi pernyataan Wiranto yang menyesalkan keikutsertaan elemen masyarakat, seperti pengemudi ojek online, suporter sepak bola, buruh, hingga tukang gigi dalam aksi demonstrasi menolak RKUHP. Choirul mengingatkan, tukang ojek sampai tukang gigi itu adalah elemen masyarakat yang juga terdampak RKUHP jika nantinya disahkan.
"Undang-undang itu mengatur semua orang, tidak hanya mengatur orang-orang yang bersinggungan dengan bidang hukum saja. Kedua, semua orang pun punya kepentingan yang sama. Harusnya negara ini terima kasih banyak orang punya kesadaran untuk menyampaikan aspirasi di muka publik," tambah Choirul.
Pada Senin (30/9), Wiranto menyebut ada pihak yang hendak menggagalkan pelantikan pemenang pemilu. Ia mengajak masyarakat, terutama mahasiswa, pelajar, buruh tani, karyawan, pengemudi ojek, paramedis, dan masyarakat agamais untuk menolak upaya penggagalan itu.
Mereka juga diminta tidak terpengaruh oleh ajakan untuk melawan konstitusi. "Karena ini merupakan kepentingan kita bersama, merupakan kehormatan bangsa, merupakan kebanggaan kita sebagai bangsa yang berdemokrasi," kata dia. n ronggo astungkoro/dian erika nugraheny, ed: ilham tirta nasional.republika.co.id
