JAKARTA -- Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengungkapkan, upaya pemerintah melakukan pendekatan terhadap warga Papua sudah banyak dilakukan. Dari sisi ekonomi, pemerintah gencar membangun infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup warga Papua.
Hanya saja, kata Kalla, pendekatan semacam itu belum cukup. Perlu pendekatan secara humanis seperti lewat budaya dan dialog.
"Berbagai pendekatan sudah dilakukan. Tetapi untuk Papua memang perlu pendekatan budaya yang lebih dalam lagi. Karena pengertian kemakmuran dan kemajuan bagi Papua beda rupanya," ujar Kalla di Istana Merdeka, Selasa (1/10).
Kalla menilai anggapan bahwa makmurnya sebuah wilayah karena terbangun infrastruktur tidak bisa dipakai di Papua. Karena menurut Kalla, bagi warga Papua, akses mereka atas hutan dan tanah adatnya jauh lebih penting daripada sekedar infrastruktur.
"Kita selalu menganggap jalan itu, airport itu kemajuan tapi bagi mereka lain juga. Karena itu diperbaiki dikaji lagi keinginan mereka apa saja," ujar Kalla.
Ia juga menilai bahwa ruang bagi para pejabat di Papua untuk bisa mengeluarkan kebijakan dan rumusan yang sesuai dengan kebutuhan warga Papua sudah besar. Hal ini ditandai dengan adanya otonomi papua yang mestinya bisa dijalankan lebih maksimal.
"Sebenarnya undang undang otonomi Papua itu sudah sangat luas otonomi itu. Apalagi dananya besar. Jadi saya nilai, penting juga itu peran gubernur dan pejabat nya di sana," ujar Kalla. nasional.republika.co.id
Hanya saja, kata Kalla, pendekatan semacam itu belum cukup. Perlu pendekatan secara humanis seperti lewat budaya dan dialog.
"Berbagai pendekatan sudah dilakukan. Tetapi untuk Papua memang perlu pendekatan budaya yang lebih dalam lagi. Karena pengertian kemakmuran dan kemajuan bagi Papua beda rupanya," ujar Kalla di Istana Merdeka, Selasa (1/10).
Kalla menilai anggapan bahwa makmurnya sebuah wilayah karena terbangun infrastruktur tidak bisa dipakai di Papua. Karena menurut Kalla, bagi warga Papua, akses mereka atas hutan dan tanah adatnya jauh lebih penting daripada sekedar infrastruktur.
"Kita selalu menganggap jalan itu, airport itu kemajuan tapi bagi mereka lain juga. Karena itu diperbaiki dikaji lagi keinginan mereka apa saja," ujar Kalla.
Ia juga menilai bahwa ruang bagi para pejabat di Papua untuk bisa mengeluarkan kebijakan dan rumusan yang sesuai dengan kebutuhan warga Papua sudah besar. Hal ini ditandai dengan adanya otonomi papua yang mestinya bisa dijalankan lebih maksimal.
"Sebenarnya undang undang otonomi Papua itu sudah sangat luas otonomi itu. Apalagi dananya besar. Jadi saya nilai, penting juga itu peran gubernur dan pejabat nya di sana," ujar Kalla. nasional.republika.co.id
