oleh Arif Satrio Nugroho, Rizkyan Adiyudha, Ali Mansur
Rapat Paripurna MPR RI untuk periode 2019-2024 digelar pada Rabu (2/10). Namun, rapat yang seharusnya dihadiri anggota MPR dari DPD dan DPR hanya dihadiri separuh dari total jumlah anggota. Padahal, mereka baru saja dilantik pada Selasa (1/10).
Ketua MPR sementara, Sabam Sirait, bahkan tidak hadir dalam rapat paripurna pada Rabu. Wakil Ketua MPR sementara, Hillary Brigitta Lasut, menyebutkan, berdasarkan catatan hadir yang disampikan oleh sekretariat jenderal sampai saat ini telah hadir 376 anggota dari 711 anggota MPR.
"Sidang sudah memenuhi syarat untuk dibuka karena kuorum telah tercapai," kata Brigitta membuka rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna MPR RI, Rabu (2/10).
Kehadiran anggota parlemen dalam rapat-rapat merupakan masalah klasik yang selama ini kerap terjadi. DPR kerap kali beralasan, anggota tidak hadir lantaran harus mengunjungi daerah pemilihannya untuk mendengar aspirasi.
Pada rapat paripurna pelantikan pimpinan DPR RI pada Senin (2/10) malam, anggota yang hadir juga hanya separuh. Hal ini pun diakui oleh Ketua DPR RI terpilih, Puan Maharani.
"Ke depan kami mengharapkan komitmen pimpinan fraksi supaya bisa mengimbau anggotanya di acara-acara yang perlu kehadiran anggota untuk bisa datang ke acara (rapat) tersebut," ujar Puan.
Peniliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyindir tingkat kehadiran anggota DPR periode 2019-2024. Dia mempertanyakan komitmen anggota parlemen yang baru dilantik pada Selasa (1/10) itu untuk menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.
Padahal, menurut Lucius, tantangan pertama anggota anyar DPR dan DPD tidaklah berat. Dia mengatakan, anggota parlemen saat ini hanya diminta untuk menunjukkan niat mereka mau bekerja serius dengan hadir dalam rapat yang diagendakan.
Menurut Lucius, kehadiran anggota dewan di rapat mungkin saja akan membuat publik yakin akan kinerja mereka. "Tapi potret banyaknya anggota yang tidak hadir di paripurna hari kedua langsung menghempaskan optimisme awal itu," kata Lucius.
Lucius mendesak anggota dewan untuk tidak berlindung di balik lemahnya UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Secara aturan, soal kehadiran dan ketidakhadiran ini memang diatur dengan semangat lemah di UU MD3 dan Tatib DPR.
"Tetapi mestinya anggota DPR tak lalu berlindung di balik lemahnya aturan tersebut untuk memelihara kemalasan mereka," kata Lucius Karus di Jakarta, Rabu (2/10).
Budaya titip absen
Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade tidak memungkiri fenomena budaya titip absen di kalangan anggota dewa. Oleh karena itu, partainya memiliki cara agar pada kadernya tidak membolos saat Rapat Paripurna maupun rapat-rapat di alat kelengkapan DPR RI.
"Kalau saya pasti datang, dan absen sendiri masuk ke dalam itu. Pimpinan fraksinya pasti mengingatkan agar hadir secara langsung," ungkap Andre saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/9).
Jadi, kata Andre, Partai Gerindra memiliki budaya saling mengingatkan soal kehadiran. Mulai dari pimpinan fraksi, sekretariat, dan rekan pasti mengingatkan, jangan sampai tidak hadir dalam Rapat Paripurna. Artinya, Andre menegaskan, partainya memandang sangat penting sebuah kehadiran dalam rapat apapun di parlemen.
"Jadi, alhamdulillah, dari beberapa Paripurna kemarin sampai Paripurna MPR RI kedua itu soal menetapkan jadwal dan alat kelengkapan MPR RI kemarin, Partai Gerindra selalu solid selalu hadir," ucapnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tetap optimistis pimpinan DPR periode 2019-2024 akan meningkatkan kualitas parlemen. PDIP menyebut jika ditinjau dari komposisi personel yang memimpin DPR RI periode kali ini, empar berasal dari partai koalisi yang mendukung Jokowi dan satu orang dari Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad.
"Mengingat persahabatan yang baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo, kami percaya bahwa kerja sama dengan Bung Dasco Ahmad akan berjalan baik," kata Hasto, Rabu (2/10).
Dia mengatakan, wakil ketua umum Gerindra itu juga memiliki semangat yang sama. Lanjutnya, melihat hal itu maka kepemimpinan DPR periode saat ini akan lebih solid dan mampu bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas dewan. nasional.republika.co.id
Rapat Paripurna MPR RI untuk periode 2019-2024 digelar pada Rabu (2/10). Namun, rapat yang seharusnya dihadiri anggota MPR dari DPD dan DPR hanya dihadiri separuh dari total jumlah anggota. Padahal, mereka baru saja dilantik pada Selasa (1/10).
Ketua MPR sementara, Sabam Sirait, bahkan tidak hadir dalam rapat paripurna pada Rabu. Wakil Ketua MPR sementara, Hillary Brigitta Lasut, menyebutkan, berdasarkan catatan hadir yang disampikan oleh sekretariat jenderal sampai saat ini telah hadir 376 anggota dari 711 anggota MPR.
"Sidang sudah memenuhi syarat untuk dibuka karena kuorum telah tercapai," kata Brigitta membuka rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna MPR RI, Rabu (2/10).
Kehadiran anggota parlemen dalam rapat-rapat merupakan masalah klasik yang selama ini kerap terjadi. DPR kerap kali beralasan, anggota tidak hadir lantaran harus mengunjungi daerah pemilihannya untuk mendengar aspirasi.
Pada rapat paripurna pelantikan pimpinan DPR RI pada Senin (2/10) malam, anggota yang hadir juga hanya separuh. Hal ini pun diakui oleh Ketua DPR RI terpilih, Puan Maharani.
"Ke depan kami mengharapkan komitmen pimpinan fraksi supaya bisa mengimbau anggotanya di acara-acara yang perlu kehadiran anggota untuk bisa datang ke acara (rapat) tersebut," ujar Puan.
Peniliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyindir tingkat kehadiran anggota DPR periode 2019-2024. Dia mempertanyakan komitmen anggota parlemen yang baru dilantik pada Selasa (1/10) itu untuk menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.
Padahal, menurut Lucius, tantangan pertama anggota anyar DPR dan DPD tidaklah berat. Dia mengatakan, anggota parlemen saat ini hanya diminta untuk menunjukkan niat mereka mau bekerja serius dengan hadir dalam rapat yang diagendakan.
Menurut Lucius, kehadiran anggota dewan di rapat mungkin saja akan membuat publik yakin akan kinerja mereka. "Tapi potret banyaknya anggota yang tidak hadir di paripurna hari kedua langsung menghempaskan optimisme awal itu," kata Lucius.
Lucius mendesak anggota dewan untuk tidak berlindung di balik lemahnya UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Secara aturan, soal kehadiran dan ketidakhadiran ini memang diatur dengan semangat lemah di UU MD3 dan Tatib DPR.
"Tetapi mestinya anggota DPR tak lalu berlindung di balik lemahnya aturan tersebut untuk memelihara kemalasan mereka," kata Lucius Karus di Jakarta, Rabu (2/10).
Budaya titip absen
Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade tidak memungkiri fenomena budaya titip absen di kalangan anggota dewa. Oleh karena itu, partainya memiliki cara agar pada kadernya tidak membolos saat Rapat Paripurna maupun rapat-rapat di alat kelengkapan DPR RI.
"Kalau saya pasti datang, dan absen sendiri masuk ke dalam itu. Pimpinan fraksinya pasti mengingatkan agar hadir secara langsung," ungkap Andre saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/9).
Jadi, kata Andre, Partai Gerindra memiliki budaya saling mengingatkan soal kehadiran. Mulai dari pimpinan fraksi, sekretariat, dan rekan pasti mengingatkan, jangan sampai tidak hadir dalam Rapat Paripurna. Artinya, Andre menegaskan, partainya memandang sangat penting sebuah kehadiran dalam rapat apapun di parlemen.
"Jadi, alhamdulillah, dari beberapa Paripurna kemarin sampai Paripurna MPR RI kedua itu soal menetapkan jadwal dan alat kelengkapan MPR RI kemarin, Partai Gerindra selalu solid selalu hadir," ucapnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tetap optimistis pimpinan DPR periode 2019-2024 akan meningkatkan kualitas parlemen. PDIP menyebut jika ditinjau dari komposisi personel yang memimpin DPR RI periode kali ini, empar berasal dari partai koalisi yang mendukung Jokowi dan satu orang dari Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad.
"Mengingat persahabatan yang baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo, kami percaya bahwa kerja sama dengan Bung Dasco Ahmad akan berjalan baik," kata Hasto, Rabu (2/10).
Dia mengatakan, wakil ketua umum Gerindra itu juga memiliki semangat yang sama. Lanjutnya, melihat hal itu maka kepemimpinan DPR periode saat ini akan lebih solid dan mampu bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas dewan. nasional.republika.co.id
