Ribuan mahasiswa akan kembali menggelar aksi turun ke jalan. Aksi ini dilakukan untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Perppu KPK menggantikan UU KPK dan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya.
Perwakilan BEM Jakarta, Andi Prayoga mengatakan, pihaknya kini masih melakukan komunikan dengan perwakilan BEM Perguruan Tinggi di Jakarta untuk mengenai teknis aksi nantinya direncanakan akan digelar pada Senin besok (30/9).
"Iya kita masih bicarakan nanti akan aksi di DPR atau Istana Kepresidenan, pokoknya di dua tempat itu," ucap Andi Prayoga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/9).
Dalam aksi nantinya, ribuan mahasiswa menuntut Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perppu KPK untuk menggantikan UU KPK yang baru disahkan beberapa hari lalu.
"UU KPK ya itu harus disikapi oleh presiden dan presiden harus memenuhi segala tuntutan mahasiswa. Sekarang ini bukan wilayahnya negosiasi, sekarang saya pikir presiden sudah harus mengeluarkan Perppu sekarang untuk menggantikan UU KPK itu," paparnya.
Tak hanya itu, terhadap RUU lainnya juga akan disuarakan pada aksi nantinya. Ribuan mahasiswa juga akan menuntut hal yang sama pada aksi sebelumnya yakni menolak RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU ketenagakerjaan dan RUU lainnya.
"Saat ini pemerintah kan jelas saat ini sudah mengesahkan UU KPK, itu mengecewakan kita semua dan menunda RUU KUHP, kami tuh bukan menunda, kami menolak RUU yang kontroversial dan bermasalah," tegasnya.
Selain itu, ribuan mahasiswa juga menuntut dan mengecam keras terhadap aparat kepolisian yang telah bertindak represif dalam menangani aksi unjuk rasa dari mahasiswa.
"Iya kita mengecam dan mengutuk keras tindakan represif dari aparat kepolisian," imbuhnya.
Sehingga, lanjut Andi, Presiden Jokowi sudah seharusnya menuruti tuntutan mahasiswa sebagai suara rakyat Indonesia yang sudah resah terhadap RUU yang penuh kontroversi.
"Seluruh masyarakat Indonesia tuh sudah resah artinya harus direspon oleh Presiden, tuntutan seluruh mahasiswa harus disikapi dengan Presiden," katanya.
"Kita akan bangun konsolidasi lagi agar kita semua masyarakat Indonesia bisa satu suara, satu keresahan untuk turun ke jalan menyuarakan suara-suara kita, suara-suara rakyat," tandasnya. politik.rmol.id
Perwakilan BEM Jakarta, Andi Prayoga mengatakan, pihaknya kini masih melakukan komunikan dengan perwakilan BEM Perguruan Tinggi di Jakarta untuk mengenai teknis aksi nantinya direncanakan akan digelar pada Senin besok (30/9).
"Iya kita masih bicarakan nanti akan aksi di DPR atau Istana Kepresidenan, pokoknya di dua tempat itu," ucap Andi Prayoga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/9).
Dalam aksi nantinya, ribuan mahasiswa menuntut Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perppu KPK untuk menggantikan UU KPK yang baru disahkan beberapa hari lalu.
"UU KPK ya itu harus disikapi oleh presiden dan presiden harus memenuhi segala tuntutan mahasiswa. Sekarang ini bukan wilayahnya negosiasi, sekarang saya pikir presiden sudah harus mengeluarkan Perppu sekarang untuk menggantikan UU KPK itu," paparnya.
Tak hanya itu, terhadap RUU lainnya juga akan disuarakan pada aksi nantinya. Ribuan mahasiswa juga akan menuntut hal yang sama pada aksi sebelumnya yakni menolak RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU ketenagakerjaan dan RUU lainnya.
"Saat ini pemerintah kan jelas saat ini sudah mengesahkan UU KPK, itu mengecewakan kita semua dan menunda RUU KUHP, kami tuh bukan menunda, kami menolak RUU yang kontroversial dan bermasalah," tegasnya.
Selain itu, ribuan mahasiswa juga menuntut dan mengecam keras terhadap aparat kepolisian yang telah bertindak represif dalam menangani aksi unjuk rasa dari mahasiswa.
"Iya kita mengecam dan mengutuk keras tindakan represif dari aparat kepolisian," imbuhnya.
Sehingga, lanjut Andi, Presiden Jokowi sudah seharusnya menuruti tuntutan mahasiswa sebagai suara rakyat Indonesia yang sudah resah terhadap RUU yang penuh kontroversi.
"Seluruh masyarakat Indonesia tuh sudah resah artinya harus direspon oleh Presiden, tuntutan seluruh mahasiswa harus disikapi dengan Presiden," katanya.
"Kita akan bangun konsolidasi lagi agar kita semua masyarakat Indonesia bisa satu suara, satu keresahan untuk turun ke jalan menyuarakan suara-suara kita, suara-suara rakyat," tandasnya. politik.rmol.id
